Meneropong Calon Anggota Menteri Ekonomi Kabinet 2009-2014
Tim Baru Rasa Lama
JAKARTA – Tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diperkirakan tidak akan berbeda “rasa” dengan KIB jilid pertama. Ini karena Wakil Presiden terpilih Boediono pernah menjadi Menko Perekonomian dalam KIB pertama, dan diperkirakan akan banyak berperan menentukan tim ekonomi yang akan membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kuntoro Mangkusubroto diperkirakan akan menjadi menteri koordinator perekonomian. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi itu dinilai sukses memimpin Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias saat pemerintahan SBY-Jusuf Kalla. Posisi Kuntoro dalam pemenangan SBY-Boediono memang tak kentara. Namun, usai kampanye, dia lah yang menjadi koordinator tim yang membantu Boediono membuat program 100 hari, grand strategy, serta program kerja KIB II.
Selain Kuntoro, kandidat pemimpin tim ekonomi KIB II adalah Menkeu sekaligus Plt Menko Perekonomian saat ini, Sri Mulyani Indrawati. Nama lain yang muncul sebagai kandidat menko perekonomian adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Menteri ESDM era tiga presiden itu merupakan menteri ekonomi paling senior saat ini.
Selanjutnya, kandidat terkuat menteri keuangan tetap Sri Mulyani. Jabatan Menkeu hanya akan hilang dari Sri Mulyani jika ia dipercaya menjadi Menko Perekonomian atau calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Kandidat Menkeu lain adalah Kepala LPEM UI Chatib Basri serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu.
Menteri BUMN dipastikan akan jatuh ke kalangan profesional. Jauh-jauh hari, Presiden SBY mengatakan jabatan itu tidak akan diserahkan kepada partai karena akan sarat konflik kepentingan. Kandidat yang akan mengisi jabatan ini adalah menteri saat ini, Sofyan Jalil, serta Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan mantan Wadirut PT PPA Raden Pardede.
Menteri Pertanian akan menjadi jatah partai. Menteri saat ini, Anton Apriyantono masih menjadi kandidat terkuat, selain Suswono (mantan Anggota Komisi IV DPR), yang sama-sama dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan menteri perdagangan Mari Elka Pangestu akan bersaing mempertahankan jabatannya dengan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat.
Sedangkan Menteri ESDM akan dikabarkan akan diisi oleh Mensesneg Hatta Rajasa. Mantan Menristek dan Menhub, serta Ketua Tim Kampanye Nasional SBY Boediono itu diperkirakan akan memimpin departemen yang mengelola banyak dolar bagi APBN itu. Kandidat Menteri ESDM lainnya Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo.
Empat hari lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengungkapkan, SBY baru akan memanggil calon menterinya pada pekan ini ke Cikeas. “Mereka akan dipanggil untuk menyetujui dan menandatangani kontrak politik yang sudah disiapkan,” ujarnya, Minggu (11/10), seusai bertemu SBY di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor.
Pemanggilan calon menteri, lanjutnya, dilakukan setelah pakta integritas, kontrak politik, rule of conduct, serta program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II selesai disusun. Dia menambahkan, dalam pertemuan dengan SBY, disampaikan hasil evaluasi semua menteri kabinet. Hal ini agar SBY bisa membuat penajaman-penajaman untuk program-program KIB II. “Misalnya soal tata ruang yang menjadi salah satu perhatian presiden. Hal ini perlu agar kebijakan dan keputusan pemerintah daerah bisa harmonis dengan Undang-Undang,” katanya.
Terkait pakta integritas, Hatta mengatakan bahwa hal tersebut penting dan sesuai dengan standar internasional, di mana seorang menteri bisa masuk dalam mekanisme pencegahan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. “Sedangkan rule of conduct lebih berhubungan dengan aturan main dan juga kontrak-kontrak yang ada dalam koalisi,” sambungnya.
Pemanggilan para calon menteri, ungkap Hatta, masih seperti lima tahun lalu, saat penyusunan KIB I. Saat ini, SBY sudah mengantungi sejumlah nama, masukan dari parpol maupun dari profesional. Dengan hak prerogatifnya, SBY akan menentukan siapa-siapa yang memenuhi kriteria untuk menjadi menteri. “Jika presiden sudah tentukan orangnya, yang bersangkutan yang akan menjadi menteri tinggal dihubungi saja. Bisa Pak Sudi (Sekretaris Kabinet) yang menghubungi, bisa juga saya yang menghubungi,” katanya.
Disinggung jumlah menteri, menurut Hatta, tidak akan lebih dari 34 orang sesuai dengan ketentuan UU Kementerian Negara. “Tentunya yang 34 di luar sekretaris kabinet, panglima TNI, jaksa agung, dan kepala BIN,” jelasnya. (sof/owi/kim)
di kutip dari Jawa Pos 14/10