Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer

14 11 2013

Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer

Buku Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer ini adalah kumpulan tulisan yang ditulis oleh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tulisan mengupas teori-teori hukum yang menarik dibaca bagi penstudi ilmu hukum ataupun praktisi hukum untuk mengetahui kelebihan dan keunggulan tiap-tiap teori.
Buku yang diterbitkan oleh UB Press ini menarik dibaca untuk bahan penulisan tesis dan disertasi dalam mengumpulkan teori-teori hukum, ditulis secara runtut dimulai dari Pluralisme hukum sampai teori lainnya.
tertarik, silahkan hubungi
UB Press
Jl. Veteran, Univ Brawijaya, Malang 65145
tlp. 0341-551611 ext. 376
082228238999

atau pembelian OnLine di http://ubstore.ub.ac.id/
selamat membaca





Nilai Kelulusan (Passing Grade) CPNS 2013

5 11 2013

GambarJAKARTA –  Pemerintah menetapkan nilai ambang batas (passing grade) kelulusan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS 2013 untuk pelamar umum. Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 35/2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum tahun 2013.  

Menteri PANRB Azwar Abubakar mengungkapkan, nilai ambang batas TKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta  ujian seleksi CPNS. “Peserta yang memenuhi nilai ambang batas  TKD dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya,” ujar Azwar kepada wartawan, di Jakarta, Senin  (04/11).

Dalam Peraturan tersebut dibedakan passing grade antara  peserta tes dengan sistem computer assisted test (CAT) dengan lembar jawab komputer (LJK). Pasalnya, jumlah soal antara keduanya juga berbeda. Untuk CAT, jumlah soalnya 100, terdiri dari 35 soal karakteristik pribad, 30 soal intelegensia umum, dan 35 soal wawasan kebangsaan. Sedangkan tes dengan sistem LJK, jumlah soalnya ada 120, yakni karakteristik pribadi 45 soal, intelegensia umum 35 soal, dan wawasan kebangsaan 40 soal.

Dijelaskan, seperti halnya passing grade tahun lalu, nilai untuk setiap kelompok soal harus terpenuhi, tidak berdasarkan akumulasi nilai.

Untuk peserta TKD dengan sistem CAT nilai karakteristik pribadi minimal harus  mencapai 60% dari nilai maksimal yakni 175, yakni 105. Sedangkan intelegensia umum, nilai minimalnya 75 (50%) dari nilai maksimal, dan wawasan kebangsaan nilai minimalnya 70. Adapun passing grade untuk peserta TKD dengan sistem LJK, nilai karakteristik pribadi minimal 108, intelegensia umum minimal 70, dan wawasan kebangsaan 64.

Dijelaskan juga bahwa penilaian untuk tes karakteristik pribadi (TKP) tidak ada nilai 0 (nol), tetapi kisaran skornya 1 – 5. Sedangkan nilai untuk intelegensia umum dan wawasan kebangsaan, kalau salah 0 (nol) kalau benar nilainya 5 (lima).

Menteri Azwar Abubakar menekankan kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah penyelenggara seleksi CPNS dapat menentukan kelulusan TKD CPNS di instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan Permen PANRB No. 35/2013 ini.

Menurut rencana, Panselnas CPNS 2013 akan mengumumkan hasil TKD bagi yang menggunakan LJK pada tanggal 4 Desember 2013. Sementara yang menggunakan CAT peserta dapat mengetahui hasilnya saat ujian berlangsung, sehingga bisa memperhitungkan sendiri, apakah dia lulus atau tidak.

Ditambahkan, meskipun peserta memenuhi passing grade, bisa saja dia tidak lulus. Sebab dalam satu formasi hanya dibutuhkan 2 orang, tetapi yang memenuhi passing grade ada 10 orang. Tentu yang akan diterima hanya mereka yang nilainya paling tginggi. Ini bisa terjadi terutama  bagi instansi yang tidak melaksanakan tes kompetensi bidang (TKB). (ags/HUMAS MENPANRB)

diambil dari www.menpan.go.id

Passing Grade bagi instansi yang menggunakan CAT

 

Kriteria nilai ambang batas

nilai ambang batas

1

60 % dari nilai maksimal tes karakteristik pribadi

105

2

50 % dari nilai maksimal tes intelegensia umum

75

3

40 % dari nilai maksimal tes wawasan kebangsaan

70

Passing Grade bagi instansi yang menggunakan LJK

 

Kriteria nilai ambang batas

nilai ambang batas

1

60 % dari nilai maksimal tes karakteristik pribadi

108

2

50 % dari nilai maksimal tes intelegensia umum

70

3

40 % dari nilai maksimal tes wawasan kebangsaan

64





Awas oknum polisi mem-babi-buta menilang, pahami aturannya, lawan jika anda benar

13 01 2013

Pahami aturannya, lawan dengan hukum yang ada jika anda benar

Keberadaan aparat kepolisian (Polisi) untuk melayani dan melindungi masyarakat, Polisi yang gajinya dibayar dari pajak yang kita bayar jika bertindak sewenang-wenang maka wajib kita melaporkannya kepada Provost yang ada di Polsek maupun Polres setempat. Bagaimana dalam hal pemberhentian kendaraan bermotor di jalan?

Keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No 22 Tahun 2009) yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini menurunkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80 Tahun 2012), Peraturan pelaksana yang lahir 3 tahun setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 ini memuat aturan dan tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor.

Dalam tulisan ini saya menyampaikan masalah pemberhentian kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi yang bukan sedang melaksanakan pemeriksaan/razia gabungan seperti yang tercantum dalam PP No 80 Tahun 2012, pada Pasal 12 PP No 80 Tahun 2012 menyebutkan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Artinya pemeriksaan dilakukan dilakukan secara berkala yakni per enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan, yakni kapan saja dilakukan disaat memang harus dilakukan karena pertimbangan tertentu dilakukan oleh Kepolisian dan Penyidik Pehawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal ini termaktub pada Pasal 13 ayat (1) PP No 80 Tahun 2012, dan pertimbangan tersebut didasari pada Pasal 13 ayat (2) dan (3), dalam ayat (3) PP No 80 Tahun 2012 pertimbangannya meliputi :

  1. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
  2. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
  3. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;  d. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
  4. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau f. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

 

Jika salah satu hal di atas terjadi maka kepolisian berhak melaksanakan razia diluar waktu berkala, dan perlu diingat razia ini dilakukan secara gabungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor dalam Pasal 3 PP No 80 Tahun 2012 meliputi hal sebagai berikut:

  1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  2. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  3. fisik Kendaraan Bermotor;
  4. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  5. izin penyelenggaraan angkutan.

Jika kita mengendarai kendaraan bermotor dan kita diberhentinkan dijalan saat kita melaju karena kelengkapan kendaraan tidak lengkap, misalnya spion yang terpasang hanya sebelah atau satu sisi, maka kita boleh dihentikan, akan tetapi saat kita berkendara kita digiring untuk minggir biasanya orang menyebut razia, padahal PP 80 Tahun 2012 menjelaskan razia dilakukan oleh petugas gabungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi jika dihentikan oleh sekelompok Polisi dan meminta kita menunjukkan surat kendaraan maupun SIM kita, maka kita berhak bertanya surat perintah atau surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan Kepolisian dan atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP No 80 Tahun 2012) .

Jika polisi tidak bisa menungjukkan surat perintah atau surat tugas maka jangan mau memberikan surat-surat kendaraan anda, anggap saja polisi ilegal dan silahkan lapor pada provost karena mereka melanggar aturan hukum itu sendiri (Pasal 15 PP No 80 tahun 2012).

Dalam penilangan, akan ditulis pada surat tilang,  yang trdiri dari lembar merah dan lembar biru yang biasa diberikan kepada orang yang ditilang. Adapun lembar warna merah artinya anda harus datang sidang dan membayar denda setelah dijatuhi putusan hakim, pada lembar merah ini biasa disalahgunakan oleh oknum polisi, pengadilan atau calo yang biasa meminta uang untuk bayar, tetapi jika anda ingin uang anda masuk dalam kas negara maka mintalah lembar berwarna biru, dan polisi akan menuliskan nominal yang akan dibayarkan dengan menyetor ke rekening BRI pada cabang tertentu, kemudian  hadirlah pada sidang dan anda akan divonis besaran yang harus dibayarkan sebagai denda pelanggaran, jika terjadi kelebihan maka uang anda bisa diambil maksimal 1 tahun setelah putusan jika lebih dari 1 tahun maka uang tersebut disetorkan ke kas negara, sehingga uang anda tidak diambil oleh oknum yang jahat, serta menghindari korupsi.

Jika anda merasa benar dan memang tidak bersalah, maka anda berhak menolak menandatngani surat tilang dan ini akan menjadikan sidang biasa yang bisa anda pertahankan pada pengadilan. Dalam sidang pelanggaran dipimpin hakim tunggal dan merupakan pengadilan pelanggaran ringan, dan ingat anda tidak bisa banding untuk masalah ini.

Jika anda benar, silahkan bertahan.

Berikut adalah daftar pelanggaran lalu lintas pada UU No 22 Tahun 2009

“Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran ”

1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000.

2. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000.

3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor)
a. Tidak membawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b Rp. 250.000.

b. Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Rp. 1.000.000.

c. STNK / STCK tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000.

d. TNKB tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) 500.000.

e. Perlengkapan yg dpt membahayakan keselamatan. Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal (58) 500.000.

f. Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) 250.000.

g. lampu utama malam hari Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1) 250.000

h. Cara penggandengan dan penempelan dgn kendaraan lain Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h 250.000

i. Ranmor Tanpa Rumah-rumah selain Spd Motor Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah –rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm.Pasal 290 jo Pasal 106 (7). 250.000

j. Gerakan lalu lintas Melanggar aturan geraka lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e 250.000

k. Kecepatan Maksimum dan minimum Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) 500.000

l. Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 (1). 250.000

m. Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan ber[pindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) 250.000

n. Melanggar Rambu atau Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) 500.000

o.Melanggar Apill ( TL ) Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) 500.000

p.Mengemudi tidak Wajar – Melakukan kegiatan lain saat mengemudi -Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 (1). 750.000

q.Diperlintasan Kereta Api Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) 750.000

r. Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) 500.000

s. Hak utama Kendaraan tertentu Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri.
a. Kend Pemadam Kebakaran yg sdg melaks tugas
b. Ambulan yang mengangkut orang sakit ;
c. Kend untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan
Lalu lintas;
d. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik
Indonesia;
e. Kend Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga
internasional yg menjadi tamu Negara;
f. Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan
g. Konvoi dan / atau kend utk kepentingan tertentu menurut
pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. 250.000

t. Hak pejalan kaki atau Pesepeda Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat (2). 500.000

4. Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. Perlengkapan Ranmor Ranmor tidak dilengkapi dengan : Ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, Pembuka Roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pasal 57 ayat (3) 250.000

b. Sabuk Keselamatan Pengemudi atau Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamtan. Pasal 289 jo pasal 106 (6) 250.000

c. Ranmor Tanpa Rumah- rumah Pengemudi dan penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan Helm. Pasal 290 jo pasal 106 ayat (7) 250.000

d. Persyaratan Teknis Ranmor tidak memenui persyaratan teknis meliputi :
Kaca Spion, Klakson, Lampu utama, Lampu mundur, lampu batas tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu Rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo pasal 106 (3) jo pasal 48 (2) Rp. 500.000

e. Persyaratan laik jalan Ranmor tidak memenui persyaratan laik jalan sekurang – kurangnya meliputi ;
a. Emisi Gas Buang ;
b. Kebisingan suara
c. Efisiensi sistem rem utama;
d. Efisiensi system rem parkir;
e. Kincup Roda Depan;
f. Suara Klakson;
g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. Radius putar;
i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi Ban;
Kesesuaian daya mesin pengerak thd berat kend. Pasal 286 jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 (3). 500.000

5. Penumpang Kendaraan bermotor yg duduk di samping pengemudi (Sabuk Keselamatan) Tidak menggunakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 106 ayat (6) 250.000

6. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Orang
a. Buku Uji Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo ps 106 (5) hrf (c) 500.000

b. Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal. Pasal 276 jo pasal 36 250.000

c. Tanpa ijin dalam trayek Tidak memiliki ijin menyelangarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 hrf (a) jo psl 173 ayat(1) hrf (a) 500.000

d. Tanpa Ijin tidak dalam Trayek Tidak memiliki ijin menyelanggarakan angkutan orang tidak dalam trayek Psl 308 hrf (b) jo psl 173 ayat (1) hrf (b). 500.000

e.IjinTrayek Menyimpang Menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 hrf (c) jo pasal 173 500.000

f. Pengunaan jalur atau lajur Tidak mengunakan lajur yg tlah ditentukan atau tdk menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului / mengubah arah. Pasal 300 hrf (a) jo Pasal 124 ayat (1) hrf (c).250.000

g.Turun Naik Penumpang Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan / atau menurunkan penumpang Pasal 300 hrf (b ) psl 124 ayat (1) hrf (d) 250.000

h. Pintu tidak ditutup Tidak menutup Pintu kendaraan selama kendaraan berjalan Pasal 300 hrf (c) jo pasal 124 (1) hrf (e) 250.000

i. Mengetem, menaikkan / turunkan penumpang tidak di Halte, melanggar jalur Trayek Tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo pasal (126) 250.000

j. Ijin khusus disalahgunakan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dgn angkutan untuk keperluan lain. Pasal 304 jo pasal 153 ayat (1) 250.000

7. Pengemudi Kendaraan Bermotor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Psl 288 ayat (3) jo ps106 (5) hrf (c) 500.000

8. Pengemudi Angkutan Barang
a. Buku Uji Ranmor dan/atau kereta Gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000

b. Jaringan Jalan Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo pasal (125) 250.000

c. Mengangkut Orang Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Psl (303) jo pasal 137 ayat (4) hrf (a),(b),(c) 250.000

d. Surat Muatan Dokumen Perjalanan Membawa Muatan, tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1) 250.000

9. Pengemudi Angkutan Umum Barang
a. Tata Cara Pemuatan Barang Tidak mematui ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan Pasal 307 jo pasal 169 ayat (1) 500.000

b. Buku Uji Ranmor dan/ atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000

10. Pengemudi yg mengangkut barang Khusus (Persyaratan keselamatan dan keamanan) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dan instansi terkait Pasal 305 jo pasal 162 ayat (1) hrf (a,b,c,d,e dan f ). Rp. 500.000

11. Pengendara Sepeda Motor
a. lampu Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari Psl 293 ayat (2) jo psl 107 (2) 100.000

b. Helm Standart Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1) jo Psl.106 ayat (8) 250.000

c. Helm Penumpang Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm Pasal 291 ayat (2) jo Psl 106 ayat (8) 250.000

d. MuatanTanpa Kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang Psl 292 jo psl 106 ayat (9) 250.000

e. Persyaratan Teknis dan laik jalan Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi : kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Psl 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) 250.000

12. Pengendara Kendaraan tidak bermotor Dengan sengaja:
– Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik,
– Menarik benda – benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan / atau
– Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor.
Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi
kendaraan tidak bermotor. Pasal 299 jo 122 hrf (a,b dan c) Rp.100.000

13. Balapan liar di Jalanan
Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297)

 





keterwakilan 30% perempuan adalah diskriminasi

11 01 2013

Keterwakilan 30% perempuan ternyata menjadi batu sandungan pada verifikasi aktual partai politik (parpol) peserta pemilu di Tahun 2014 mendatang, keberadaan keterwakilan di Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2 Tahun 2011) pada Pasal 2 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011 menyebutkan Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Dan ayat (2) menyebutkan  Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Selain itu pada ayat (5) UU No 2 Tahun 2011 menyebutkan Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Jika diamati dan dicerna secara logika dan perpektif Hukum dan HAM, maka disini terdapat pelecehan dan diskriminasi yang luar biasa terhadap wanita. Kenapa demikian? Cermati dan cerna kata menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan yang artinya perempuan hanya dijadikan syarat tanpa melihat perempuan yang disertakan itu cakap atau tidak, atau dengan kata lain, yang penting jenis kelaminnya perempuan yang sudah kawin ataupun sudah berumur 21 tahun dapat menjadi pengurus ataupun pendiri.

Disini juga menunjukkan bahwa dalam keterwakilan 30% tersebut menunjukkan seakan-akan perempuan tidak mampu dalam bersaing untuk menjalankan partai politik sehingga memerlukan kouta minimal 30%. Jika ada yang berpendapat untuk menjauh diskriminasi dari kamu laki-laki, maka itu adalah pernyataan yang salah dan ngawur sehingga mengeluarkan pernyataan yang demikian, karena dalam keterwakilan harus didasari oleh persaingan yang fair untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika memang wanita mampu, maka bukan ditekankan pada segi kuantitas tetapi kualitas perempuan dalam mensetarakan kedudukannya, untuk itu tidak tepat 30% keterwakilan perempuan  dijadikan salah satu syarat verifikasi partai politik untuk lolos pada pemilihan umum 2014 mendatang sebagai partai peserta pemilu.

Sehingga layak dan pantas, syarat keterwakilan perempuan tidak perlu dicantumkan bahkan tidak perlu dijadikan syarat karena justru akan merendahkan wanita itu sendiri yang akan dijadikan sebagai syarat saja bukan melihat kualitas perempuan nantinya. Dan ini merupakan diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan Indonesia, jika memang mampu dan mempunyai kulaitas maka tidak perlu disyaratkan jumlah minimalnya tetapi diberikan kesempatan yang lebar untuk bersaing demi kesetaraan pemikiran.

Jawa Timur, 11/01/2013

email: SenatorDY@gmail.com





Presiden dan Wakil Presiden adalah Warga Negara biasa.

22 11 2012

Tulisan dan analisa saya ini adalah bantahan terhadap beberapa Pakar Hukum Tatanegara tentang pendapat bahwa KPK tidak berwenang menyidik Wapres Boediono.  Silahkan baca berita berikut dan uraian pendapat saya  setelahnya:

Pakar: KPK tak Bisa Sidik Presiden dan Wakil Presiden

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra menegaskan ada dua warga negara yakni presiden dan wakil presiden yang tidak bisa disidik atau dituntut melalui mekanisme penegakan hukum biasa seperti polisi, jaksa atau KPK namun hanya bisa melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Dua WNI ini memiliki privilege, dan semua warga akan diperlakukan sama ketika dia menjadi presiden dan wapres,” kata pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa.

Menurut Irmanputra warga negara seperti ini hanya bisa disidik dan dituntut dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat langsung oleh rakyat melalui wakilnya di DPR.

“Untuk kedua WNI ini hanya bisa dilakukan melalui keputusan konstitusional yang bernama Hak Menyatakan Pendapat,” kata Irmanputra.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap mantan Gubernur BI Boediono.

Lebih lanjut Abraham Samad mengatakan lembaganya sesuai ketentuan UUD 1945 tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Mantan Gubernur BI Boediono yang saat ini menjadi Wakil Presiden.

Menurut Abraham, yang memiliki kewenangan itu justru DPR, melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat untuk dapat dibawa ke pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK).

sumber :www.republika.co.id

Saya tidak sependapat dengan pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin yang menyampaikan pendampat bahwa presiden dan wakil presiden itu mempunyai hak “istimewa” sehingga polisi, jaksa dan KPK tidak dapat menyidik presiden atau wakil presiden.

Presiden dan wakil presiden adalah warga negara biasa, yang sama dengan rakyatnya, yang membedahkan adalah kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan kewenangan yang dimiliki, tetapi dalam kedudukan hukum presiden atau wakilpresiden tetap tunduk pada aturan hukum dan mengikuti proses hukum yang sama seperti yang dilakukan kepada warga negara Indonesia lainnya.

Sangat disayangkan jika pakar Hukum TataNegara menyampaikan presiden dan wakil presiden adalah warga negara yang mempunyai previlege dalam pemeriksaan. perlu dilihat pada Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th 1945) menyebutkan pada ayat (1) yang berbunyi  “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya tidak ada perlakuan khusus kepada siapa saja, karena sudah jelas disebutkan “setiap orang berhak” tidak ada kata kecuali presiden atau wakil presiden melainkan setiap orang, presiden dan wakil presiden adalah orang.

Pada Pasal 6 UUD NRI Th 1945 menyebutkan “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak perna mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dankewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” sudah jelas bahwa presiden dan wakil presiden adalah orang yang berwarga negara Indonesia, sama halnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Th 1945 sehingga wakil presiden dapat disidik oleh KPK atas  dugaan keterlibatan Boediono yang pada saat ini diduga terlibat Bailout Bank Century.

KPK mempunyai kewenangan dalam menyidik kasus korupsi yang diduga melibatkan Wapres Boediono ketika menjabat sebagai pejabat pada Bank Indonesia. perlu diperhatikan pada Pasal 7A UUD NRI TH 1945 yang berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila  terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. kata “terbukti telah melakukan pelanggaran hukum…korupsi…” artinya telah melalui proses peradilan yang fair dan adil. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berwenang memeriksa pendapat DPR terhadap hasil putusan pengadilan tersebut memenuhi unsur pada Pasal 7A UUD NRI Th 1945 bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar konstitusi dan terbukti memenuhi rumusan pada Pasal 7A maka MK mengeluarkan putusannya yang diserahkan ke DPR untuk diajukan impeachment (saya lebih cocok dengan pemakzulan) terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam mengajukan ke MK  harus didukung minimal 2/3 anggota DPR yang dihadiri 2/3 anggota DPR pada sidang paripurna dengan jumlah minimal 2/3 anggota DPR (baca Pasal 7B ayat 2 dan 3), dan MK mememriksa, mengadili dan memutus seadil-adilnya atas pendapat DPR. pendapat DPR ini jika diawali dari DPR menggunakan hak interpelasi sebagai fungsi pengawasan, sedangkan korupsi atau yang lainnya adalah prosesn hukum pidana artinya pendapat harus didasari putusan pengadilan.

sehingga putusan MK memutus bahwa usulan atau pendapat DPR memenuhi unsur pelanggaran terhadap konstitusi dan menjadikan dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Dalam hal ini wapres Boediono dapat diperksa oleh KPK atas dugaan kesalahan masa lalu nya  saat menjabat sebagai Gubenur BI.

Maka tidak tepat jika pendapat bahwa Wapres Boediono tidak dapat diperiksa oleh KPK terkait dugaan keterlibatannya dalam terjadinya Bailout bank Century, sehingga semua proses yang bukan terkait politik tetap menggunakan jalur hukum yakni melalui lembaga peradilan dan juga KPK.

Pendapat bahwa Wapres Boediono hanya bisa diperiksa oleh DPR adalah hal yang tidak tepat dan salah, memang DPR mempunyai hak menyatakan pendapat atau interpelasi yang tertuang dalam Pasal 20A ayat (4) UUD NRI Th 1945 tetapi tetap saja, nanti jika ada tindak pidana lembaga yang memeriksa adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik seperti DPR.

Abraham Samad jika mengatakan DPR yang berwenang memeriksa Wapres Boediono bukan KPK, itu juga tidak tepat, Ketua KPK harus jeli dan cermat dalam membaca UUD NRI Th 1945 Pasal 7A, 7B dan Pasal 8, juga tentang kedudukan hukum yakni Pasal 28D ayat (1) dan hubungkan dengan kata perorangan pada Pasal 6 ayat (1) sehingga jelas tidak ada warga negara istimewa atau warga negara yang mempunyai previlege .

sekarang bukan berwenang atau tidak berwenang KPK menyidik Wakil Presiden Boediono atas dugaan keterlibatan pada kasus Bailout Bank Century saat Boediono menjabat sebagai Gubenur Bank Indonesia, hanya berani atau tidak KPK memeriksan dan menyidik sang wakil presiden.





segera kembali

4 11 2012

Dwi Yono akan kembali aktif menulis di blog sekitar 1 minggu kedepan, tunggu tulisan-tulisan Dwi Yono, tentang hukum, politik, ekonomi, budaya, sosial, bahkan medik.

Analisa berita aktual dan hal-hal menarik akan muncul di blog ini.

Mari kita lakukan perubahan dengan tulisan, tulisan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan atau tetap adalah pilihan, perubahan untuk Indonesia lebih baik.





cara pria mengungkapkan cinta

26 03 2011

Tulisan ini penulis dapat  dari blog tetangga yang entah dari mana mendapatkan kali pertamanya yang menjadi sumber. tulisan ini dicari untuk mengetahui bagaimana pria mengungkapkan rasa “cinta” kepada seorang wanita. silahkan dibca sendiri, semoga manfaat.

Tidak semua pria berani mengungkapkan Cintanya secara langsung melalui kata-kata “Saya cinta kamu” atau “I love you” Bagi pria cinta tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga melalui tindakannya pada Anda. Berikut beberapa cara sederhana pria mengungkapkan Cintanya :

1. Cara yang paling sederhana adalah mengatakan “Saya Cinta Kamu” atau “I love you” Mengungkapkan kalimat tersebut merupakan langkah besar bagi beberapa pria karena kalimat tersebut mengandung arti dalam tentang perasaannya. Menurut Steve mengucapkan kalimat ‘I love you” seperti memberikan hidupnya bagi kekasihnya. Tindakan tersebut begitu menakutkan karena khawatir akan dicampakan oleh pujaan hatinya. Pria umumnya takut akan penolakan. Kebanyakan pria harus merasa aman dalam hubungan dan dalam perasaan wanita sebelum berani mengatakannya. Bagi pria lainya, mengatakan “I love you” berarti menawarkan suatu komitmen. Saya akan berada di sini untuk melakukan segala sesuatu untukmu”. Bagi banyak pria, cinta diwujudkan dalam tindakan, jadi perkataan “I love you” merupakan suatu janji yang harus diikuti dengan tindakan. Secara sederhana dengan mengatakan kalimat tersebut mereka merasa setuju untuk berada disana, memberikan padanya dan mendukungnya. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan merasa tidak berguna. Ada juga beberapa pria yang beranggapan mengatakan “I love you’ berarti “Saya tidak akan meninggalkanmu” atau “ Saya akan selalu dapat dipercaya”. Hal ini akan membuat beberapa pria takut. Mereka merasa kalimat-kalimat mereka merupakan suatu janji. Dan jika janji tidak ditepati, mereka akan menderita. Laki-laki tidak akan menggagalkan janjinya padamu. Kebanyakan ingin dapat diikuti dan memberikan padamu apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka hanya ingin Anda merasa lebih enak dan merasa senang terhadap mereka.

2. Menawarkan Suatu Bantuan sebagai perwujudan Cinta Banyak jenis hadiah yang diberikan pria pada wanita. Seperti hadiah yang dibungkus rapi, permen, bunga dan catatan khusus. Tetapi ada beberapa hadiah yang mungkin saja tidak diperhatikan oleh kaum wanita seperti waktu yang diberikan oleh pria untuk menemani kekasihnya. Bagi pria ini merupakan hadiah. Waktu yang diberikan dengan bertemu dengan Anda daripada berkumpul dengan keluarga atau teman merupakan salah satu ekspresi cinta. Beberapa pria memilih hadiah lainnya. Apakah pasangan Anda mendukung Anda di saat-saat sulit, atau pergi bersama Anda mengunjungi keluargamu, melakukan pekerjaaan ringan untukmu, mengajak Anda menghadiri pertemuan penting, meletakkan Anda dalam pikirannya yang pertama atau dalam merencanakan perjalanan, kencan atau bepergian, intinya Dia mencintai Anda. Jika ciri-ciri di atas mirip dengan pengalaman Anda, tidak diragukan lagi kalau si doi suka sama kamu, Cuma dia agak susah mengutarakan perasaannya. Trik untuk memahami pria seperti ini terletak pada 2 hal yaitu : tindakan-tindakan tersebut merupakan perwujudan cintanya, dan dia ingin Anda mengetahuinya.

3. Dengan Ungkapan-ungkapan fisik Cinta Ekspresi cinta dapat juga dimulai dengan bergandengan tangan sewaktu Anda jalan berdua dengannya. Kontak fisik mematahkan penghalang dan memberikan kedekatan perasaan yang tidak dapat diperoleh dengan mudah dengan cara lainnya.

4. Mengenalkan Anda pada keluarganya Cara lain mengutarakan “Saya cinta kamu” adalah dengan mengajak Anda menemui keluarganya, teman karibnya. Ini merupakan tanda bahwa doi punya perasaan yang dalam dengan Anda.Tidak hanya mengutarakan bahwa ia bangga padamu tetapi dia ingin menghubungkan Anda dengan orang-orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia ingin Anda juga perhatian dengan mereka, dan mereka akan perhatian juga denganmu. Ini merupakan pertanda bahwa keintiman dan cinta meningkat hanya untuknya, dan Anda menjadi sangat berarti dalam hidupnya.Beberapa wanita menggerutu bahwa belum bertemu dengan keluarga calon suaminya. Bila pacar Anda memperlakukan seperti itu berarti pertanda bahwa cintanya pada Anda mulai berkurang. Sangat membantu bila Anda membawa serta catatan kecil hubungan cinta Anda. Karena banyak sekali tindakan dan ekspresi yang terlewatkan tanpa Anda sadari bahwa tindakan tersebut merupakan ekspresi cinta dikarenakan sudah terbiasa akan tindakannya tersebut. Gunakan waktu setiap sore untuk membuat catatan apa saja yang telah Anda peroleh hari itu dan juga apa yang telah dan akan Anda berikan. Buat secara tertulis dan spesifik. Catatlah semuanya seperti telepon, jenis kata-kata, kunjungan tiba-tiba darinya,dll. Anda akan terkesima bila melihat ke belakang dan menyadari semuanya itu diberikannya hanya untuk Anda. Dan Anda akan menemukan cara terbaru untuk memberikannya kembali padanya.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 216 pengikut lainnya.