Bangil ditunda jadi ibu kota kabupaten

6 06 2010

Satu lagi sebuah aktivitas di Kabupaten Pasuruan terganggu pasca penahanan Bupati Dade Angga oleh Kejagung. Yakni, wacana pembentukan Bangil sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan. Salah satu tim perumus mengusulkan agar wacana itu dipending atau ditunda dulu. Sampai situasi daerah kondusif.

Sebenarnya, wacana pembentukan Bangil sebagai ibukota kabupaten sudah mengkristal. Bahkan, tim perumus sudah merampungkan hasilnya. Langkahnya tinggap satu, yakni bertemu dengan orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan, Bupati Dade Angga.

Pertemuan dengan Bupati Dade sebenarnya sudah diagendakan pada 11 Mei. Namun, saat itu sebagian besar wilayah Kabupaten Pasuruan dilanda banjir. Sehingga, rencana yang juga melibatkan para tokoh masyarakat Bangil dan ormas itu batal mendadak.

KH Choiron Syakur sebagai salah satu penggagas memahami hal itu. Apalagi, pasca ditahannya Bupati Dade saat ini. Dia minta, wacana Bangil sebagai ibukota sebaiknya dipending (ditunda, Red). “Kami menunggu situasi daerah kondusif dulu,” ujar Kiai Choiron, kemarin (4/6).

Bagi Kiai Choiron, pembentukan ibukota kabupaten adalah persoalan esensi. Dukungan dan peran serta Bupati sebagai pemegang kebijakan punya pengaruh besar. “Saya kira tidak hanya program Bangil untuk jadi kabupaten saja yang macet. Saya yakin banyak program-program pemerintah yang terganggu saat Bupati dalam tahanan,” cetusnya.

Pihaknya juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri. Persoalan hukum yang menjerat Bupati lanjut Kiai Choiron, harus dipercayakan pada penegak hukum. “Jangan terus gegeran. Kapan bisa membangun daerah, kalau terus gegeran,” imbuhnya.

Sementara untuk proses pembangunan lanjutnya, jangan sampai berhenti gara-gara masalah ini. Karena itu, Kiai Choiron meminta pada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menunjuk pejabat sementara atau Plt.

Kunjungan Wagub Saifullah Yusuf ke Pasuruan beberapa waktu lalu menurut Kiai Chorion perlu dipertegas. “Harus ada pejabat sementara yang relatif cepat. Biar alur birokrasi dan program pemerintah tidak stagnan,” tegasnya.

Diakui Choiron, persoalan teknis tetap bisa dijalankan Bupati Dade dari tahanan. Namun, dari sisi efektifitas kerja, hal tersebut akan mengganggu banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Cost (biaya/harga) yang dijalankan SKPD dengan terus meminta tanda tangan Bupati di Jakarta juga semakin membengkak. “Iso orot-orot (bisa banyak keluar biaya),” tegasnya.

Pengasuh Ponpes KH Wahid Hasyim Bangil ini juga sempat merasakan. Yakni, macetnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Beruntung, BOS ini bisa di-handle atau diberikan otorisasinya pada sekretaris daerah. “Kalau ini nunggu Bupati, ya bisa lama,” tegasnya. (jawapos.com).

Jika kita baca berita tersebut, kita harus mau evaluasi kesiapan SDM atau masyarakat kota Bangil, sarana-prasarana, tatakota/tata ruang wilayah, AMDAL nya, semua harus dikaji secara menyeluruh agar Bangil benar-benar siap menjadi ibu kota kabupaten, tidak hanya sekedar memindahkan yang sudah ada.

Jika kita mau objektif, masyarakat Bangil dalam berkendara motor masih banyak yang tidak mengenakan helm, tertib lalu lintas masih kurang, pasar pun masih tradisonal yang semrawut yang harusnya dikelolah dengan baik agar menjadi pasar yang berdaya saing. tujuannya itu semua agar Bangil jika kelak menjadi ibu kota maka akan menjadi contoh daerah lainnya.

Bagaimana? silahkan komentar bagi yang pro maupun yang kontra


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: