Presiden dan Wakil Presiden adalah Warga Negara biasa.

22 11 2012

Tulisan dan analisa saya ini adalah bantahan terhadap beberapa Pakar Hukum Tatanegara tentang pendapat bahwa KPK tidak berwenang menyidik Wapres Boediono.  Silahkan baca berita berikut dan uraian pendapat saya  setelahnya:

Pakar: KPK tak Bisa Sidik Presiden dan Wakil Presiden

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra menegaskan ada dua warga negara yakni presiden dan wakil presiden yang tidak bisa disidik atau dituntut melalui mekanisme penegakan hukum biasa seperti polisi, jaksa atau KPK namun hanya bisa melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Dua WNI ini memiliki privilege, dan semua warga akan diperlakukan sama ketika dia menjadi presiden dan wapres,” kata pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa.

Menurut Irmanputra warga negara seperti ini hanya bisa disidik dan dituntut dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat langsung oleh rakyat melalui wakilnya di DPR.

“Untuk kedua WNI ini hanya bisa dilakukan melalui keputusan konstitusional yang bernama Hak Menyatakan Pendapat,” kata Irmanputra.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap mantan Gubernur BI Boediono.

Lebih lanjut Abraham Samad mengatakan lembaganya sesuai ketentuan UUD 1945 tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Mantan Gubernur BI Boediono yang saat ini menjadi Wakil Presiden.

Menurut Abraham, yang memiliki kewenangan itu justru DPR, melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat untuk dapat dibawa ke pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK).

sumber :www.republika.co.id

Saya tidak sependapat dengan pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin yang menyampaikan pendampat bahwa presiden dan wakil presiden itu mempunyai hak “istimewa” sehingga polisi, jaksa dan KPK tidak dapat menyidik presiden atau wakil presiden.

Presiden dan wakil presiden adalah warga negara biasa, yang sama dengan rakyatnya, yang membedahkan adalah kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan kewenangan yang dimiliki, tetapi dalam kedudukan hukum presiden atau wakilpresiden tetap tunduk pada aturan hukum dan mengikuti proses hukum yang sama seperti yang dilakukan kepada warga negara Indonesia lainnya.

Sangat disayangkan jika pakar Hukum TataNegara menyampaikan presiden dan wakil presiden adalah warga negara yang mempunyai previlege dalam pemeriksaan. perlu dilihat pada Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th 1945) menyebutkan pada ayat (1) yang berbunyi  “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya tidak ada perlakuan khusus kepada siapa saja, karena sudah jelas disebutkan “setiap orang berhak” tidak ada kata kecuali presiden atau wakil presiden melainkan setiap orang, presiden dan wakil presiden adalah orang.

Pada Pasal 6 UUD NRI Th 1945 menyebutkan “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak perna mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dankewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” sudah jelas bahwa presiden dan wakil presiden adalah orang yang berwarga negara Indonesia, sama halnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Th 1945 sehingga wakil presiden dapat disidik oleh KPK atas  dugaan keterlibatan Boediono yang pada saat ini diduga terlibat Bailout Bank Century.

KPK mempunyai kewenangan dalam menyidik kasus korupsi yang diduga melibatkan Wapres Boediono ketika menjabat sebagai pejabat pada Bank Indonesia. perlu diperhatikan pada Pasal 7A UUD NRI TH 1945 yang berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila  terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. kata “terbukti telah melakukan pelanggaran hukum…korupsi…” artinya telah melalui proses peradilan yang fair dan adil. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berwenang memeriksa pendapat DPR terhadap hasil putusan pengadilan tersebut memenuhi unsur pada Pasal 7A UUD NRI Th 1945 bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar konstitusi dan terbukti memenuhi rumusan pada Pasal 7A maka MK mengeluarkan putusannya yang diserahkan ke DPR untuk diajukan impeachment (saya lebih cocok dengan pemakzulan) terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam mengajukan ke MK  harus didukung minimal 2/3 anggota DPR yang dihadiri 2/3 anggota DPR pada sidang paripurna dengan jumlah minimal 2/3 anggota DPR (baca Pasal 7B ayat 2 dan 3), dan MK mememriksa, mengadili dan memutus seadil-adilnya atas pendapat DPR. pendapat DPR ini jika diawali dari DPR menggunakan hak interpelasi sebagai fungsi pengawasan, sedangkan korupsi atau yang lainnya adalah prosesn hukum pidana artinya pendapat harus didasari putusan pengadilan.

sehingga putusan MK memutus bahwa usulan atau pendapat DPR memenuhi unsur pelanggaran terhadap konstitusi dan menjadikan dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Dalam hal ini wapres Boediono dapat diperksa oleh KPK atas dugaan kesalahan masa lalu nya  saat menjabat sebagai Gubenur BI.

Maka tidak tepat jika pendapat bahwa Wapres Boediono tidak dapat diperiksa oleh KPK terkait dugaan keterlibatannya dalam terjadinya Bailout bank Century, sehingga semua proses yang bukan terkait politik tetap menggunakan jalur hukum yakni melalui lembaga peradilan dan juga KPK.

Pendapat bahwa Wapres Boediono hanya bisa diperiksa oleh DPR adalah hal yang tidak tepat dan salah, memang DPR mempunyai hak menyatakan pendapat atau interpelasi yang tertuang dalam Pasal 20A ayat (4) UUD NRI Th 1945 tetapi tetap saja, nanti jika ada tindak pidana lembaga yang memeriksa adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik seperti DPR.

Abraham Samad jika mengatakan DPR yang berwenang memeriksa Wapres Boediono bukan KPK, itu juga tidak tepat, Ketua KPK harus jeli dan cermat dalam membaca UUD NRI Th 1945 Pasal 7A, 7B dan Pasal 8, juga tentang kedudukan hukum yakni Pasal 28D ayat (1) dan hubungkan dengan kata perorangan pada Pasal 6 ayat (1) sehingga jelas tidak ada warga negara istimewa atau warga negara yang mempunyai previlege .

sekarang bukan berwenang atau tidak berwenang KPK menyidik Wakil Presiden Boediono atas dugaan keterlibatan pada kasus Bailout Bank Century saat Boediono menjabat sebagai Gubenur Bank Indonesia, hanya berani atau tidak KPK memeriksan dan menyidik sang wakil presiden.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: